THE VOTERS, JAKARTA – Dalam sebuah wawancara, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya bahwa biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) haruslah serendah mungkin, bahkan kalau bisa gratis bagi rakyat Indonesia.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo merespon kekhawatiran sejumlah pihak, khususnya mahasiswa atas tingginya biaya kuliah (UKT) di PTN. Prabowo menyatakan, “Menurut saya tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan,” kata Prabowo dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5/2024).

Namun, Prabowo juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang untuk mendukung program tersebut. Selain itu, ia menyatakan bahwa negara harus meminimalisir biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas atau kejuruan agar terjangkau bagi semua kalangan, khususnya kalangan bawah, “seharusnya, biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan seharusnya memang gratis,” ucap Menteri Pertahanan RI ini.

Baca Lainnya
Infrastruktur Jalan dan Pertanian Jadi Perhatian Anggota DPRD Sulsel Sultan Tajang Saat Reses di Desa Ajuraja
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua Gelar Semarak Hari Guru Nasional 2024
Kolaborasi LKIMB UNM dengan Aliansi Perdamaian Sukses Gelar Manekawarna Peacetival

Kalau kita kilas balik ke masa sebelum reformasi, pendidikan tinggi di Indonesia dulu justru sangat terjangkau bagi masyarakat. “Anak petani bisa menjadi insinyur atau dokter. Namun, setelah itu, terjadi liberalisasi yang membuat biaya pendidikan meningkat,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah akan memantau biaya UKT saat menjabat sebagai presiden, Prabowo menjawab dengan tegas bahwa ia akan memantau hal tersebut dengan seksama. “Saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan memastikan bahwa kekayaan tersebut dapat dinikmati oleh rakyat sebesar-besarnya,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa telah mengeluhkan tingginya biaya UKT di PTN, yang telah diadukan kepada DPR. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan Komisi X DPR telah menggelar rapat kerja untuk membicarakan masalah ini. Nadiem memastikan bahwa PTN yang menerapkan UKT tinggi akan diperiksa, sebagai langkah awal sebelum melakukan revisi terhadap kebijakan yang memengaruhi biaya UKT.