THE VOTERS, Inggris, Partai Buruh Inggris berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari upaya memperbarui proses perdamaian di Jalur Gaza. Hal ini tercantum dalam manifesto yang diumumkan pada Kamis, 13 Juni 2024.
Partai Buruh, sebagai oposisi pemerintah Inggris saat ini, unggul dalam jajak pendapat menjelang pemilu pada 4 Juli mendatang.
“Kenegaraan Palestina adalah hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina,” tulis manifesto Partai Buruh.
Manifesto ini berisi kebijakan yang akan diambil Partai Buruh jika memimpin pemerintahan Inggris berikutnya. Kebijakan ini didasarkan pada enam janji utama yang dicanangkan oleh pemimpinnya, Keir Starmer, selama kampanye.
“Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian baru yang menghasilkan solusi dua negara: Israel yang aman dan negara Palestina yang kuat dan berdaulat,” demikian pernyataan partai tersebut.
Sebelumnya, media Inggris telah memperkirakan isi manifesto ini, menyatakan bahwa janji untuk mengakui Palestina ditujukan untuk membujuk kelompok kiri Partai Buruh yang kecewa karena Starmer tidak mendukung mosi gencatan senjata di Gaza yang diusulkan Partai Nasional Skotlandia (SNP) pada November lalu.
Versi final manifesto ini akan disepakati dalam pertemuan dengan serikat pekerja pada Jumat, 14 Juni 2024, dan akan diluncurkan secara resmi pada Kamis pekan depan.
Pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Partai Konservatif sebelumnya menyatakan bahwa Inggris dapat secara resmi mengakui negara Palestina sebelum proses perdamaian berakhir. Konservatif juga mengatakan bahwa warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza harus diberikan “perspektif politik tentang jalan yang kredibel menuju negara Palestina dan masa depan yang baru.”
Tiga negara Eropa, yaitu Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, telah mengakui negara Palestina secara resmi pada 28 Mei 2024, yang memicu reaksi marah dari Israel setelah melancarkan serangan selama lebih dari delapan bulan di Gaza.
Dalam wawancara dengan Sky News, ketika ditanya apakah pemerintah yang dipimpinnya akan mengikuti langkah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, Starmer mengatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan “pada saat yang tepat dalam proses (perdamaian).”
“Mereka membutuhkan dukungan internasional dan konsensus mengenai saat yang tepat,” kata Starmer, dikutip oleh Sky News. “Itu hanya akan terjadi jika kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita.”
Israel bereaksi keras terhadap keputusan beberapa pemerintah Eropa, dengan Benjamin Netanyahu menyebut tindakan tersebut sebagai “hadiah bagi terorisme.”
Partai Buruh melihat dukungan pemimpinnya berbeda dari kebijakan pemerintah-pemerintah Eropa. Seorang juru bicara partai mengatakan, “Posisi kami untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses internasional telah disepakati di Forum Kebijakan Nasional Juli lalu.”
Dukungan ini berbeda dari manifesto mantan pemimpin oposisi Jeremy Corbyn pada 2017 dan 2019 yang menjanjikan “pengakuan segera dan tanpa syarat atas negara Palestina.”
Selain itu, Partai Buruh juga berjanji dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan untuk berkomitmen pada NATO, membangun kembali hubungan dengan Uni Eropa, dan mempertahankan dukungan untuk Ukraina. (*)
Tinggalkan Balasan