THE VOTERS, MAKASSAR — Dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kubu Calon Ketua Umum (Caketum) 01 Andi Muhammad Karaka Kilat (AMK) tolak hasil Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Musda HIPMI) Sulsel.

Awal mula persoalan muncul Sulsel karena pihak BPD HIPMI Sulsel memindahkan lokasi acara sidang pleno Musda yang berdasarkan undangan dan schedule acara dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton tiba-tiba dipindahkan di Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI, Jl. Urip Sumoharjo Makassar.

Peserta menilai pemindahan lokasi tersebut merupakan bentuk pemihakan kepada salah satu calon Ketua Umum HIPMI Sulsel, apalagi tidak ada pemberitahuan jauh hari kepada peserta musda bahwa lokasi akan dipindahkan di Manunggal Mini.

Pemberitahuan pemindahan lokasi tersebut baru diketahui setelah selesai acara pembukaan di Hotel Fourpoint oleh MC acara.

Arianto Burhan Makka, salah satu senior HIPMI Sulsel sempat memprotes pihak pelaksana. Salah satu Steering Comitte disebutnya mengaku bahwa penetapan pemindahan lokasi tersebut baru diputuskan dini hari tadi yang dikoordinir oleh Ketua SC Amirul Yamin, yang menurutnya atas atensi dari Panglima untuk menjaga kondusifitas.

“Ini sangat tidak etis secara organisasi, pemindahan secara tiba-tiba yang hanya diumumkan oleh MC acara. Kemudian alasan SC terkait menjaga kondusifitas pun tidak berdasar dan hanya prasangka, apalagi ini kan belum dilakukan proses sidang,” jelasnya, saat Konferensi Pers di Hotel Four Point Makassar, Senin, 9 September 2024 malam.

Seharusnya, lanjut dia, pelaksanaan sidang tetap dilanjutkan di Fourpoint dan kalau memang dalam perjalanannya ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan baru kita putuskan bersama untuk pemindahan acara.

Ketua Tim Pemenangan AMK, Harmansyah mengatakan bahwa BPP harus mencerna dengan baik bahwa apa yang menjadi kesepakatan awal yang sudah diasistensi oleh teman-teman BPD tidak dijalankan.

“Kami tidak mengakui soal hasil musda yang ada di sana (Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI). Persoalan legitimasinya itu adalah pertimbangan BPP yang lebih detail, lebih adil terkait dengan HIPMI Sulsel,” ujarnya.

“Kita sudah melaksanakan protes keras di forum dengan pemindahan lokasi ini, tetapi katanya takut ada demo dan sebagainya, kenapa semua demo harus dikaitkan dengan Hipmi,” lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen menolak hal tersebut, pihaknya akan melanjutkan keberatan dan mungkin ada indikasi penipuan karena pihaknya mengeluarkan budget tidak sesuai dengan peruntukan yang ada.

“Teman-teman BPC sudah melakukan pembayaran, menggugurkan kewajiban tapi hak tidak didapatkan termasuk Andi Muhammad Karaka, calon ketua umum yang sudah membayar Rp300 juta untuk mengikuti semua agenda yang ada, ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” tuturnya.

Pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya hukum, tentu dengan pertimbangan dari tim hukum nantinya. Sebab dia merasa pihaknya sudah merasa dirugikan juga dari segi materi.

“Kalau dengan alasan keamanan atau sebagainya, musda-musda yang lalu juga selalu disetting dengan bagaimana kita proses pengamanan dengan baik,” katanya.

Terkait dengan potensi untuk melakukan laporan kepolisi terkait ini tentunya tergantung dari perimbangan teman-teman tim hukum.

“Kita dirugikan dari segi materil tentunya. Pendaftaran teman-teman sudah mengeluarkan uang dari BPC sejauh ini, sampai Caketum juga,” tuturnya.

Terkait kehadiran BPP Hipmi di Musda, dia mengetahui bahwa BPP hadir untuk menghadiri Musda HIPMI yang dilaksanakan di Hotel Fourpoint.

“Jadi mudah-mudahan BPP tidak di-prank juga sama SC dan OC,” katanya.

Untuk jumlah voters seharusnya ada 95 dari hasil asistensi yang disampaikan. Makanya ini butuh transparansi yang jelas baik daripada PIC maupun OKK BPP itu harus menjelaskan kepada pihaknya.

Sebab sampai hari Musda dilaksanakan itu tidak pernah disampaikan kepada pihaknya, tiba-tiba apa yang sudah di-suspend oleh BPP muncul lagi sebagai peserta penuh dan lain sebagainya.

“Kami ini disuruh bertarung di hutan rimba tanpa dilengkapi sedikit pun perlengkapan,” tuturnya.

Dia menekankan bahwa pihak tidak tahu itu voters memilih atau tidak. Idealnya voters itu ditampilkan semua di layar biar diihat ini tidak.

“Nah sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa yang mereka lakukan perhitungan itu adalah voters semua,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan bahwa salah satu aturan dalam ber-Musda ketika menetapkan calon ketua umum, maka AMK ini harus dinyatakan kesiapannya. Immni tidak pernah menyatakan sikap di Musda, tiba-tiba pemilihan, seharusnya aklamasi saja.

“Karena kami tidak mengakui arena yang ada di sana, kecuali kami hadir dan beliau menyatakan sikap siap bertarung di Musda Hipmi Sulsel sebagai Caketum maka boleh dilakukan pemilihan,” ucapnya.

Dia juga mengatakan bahwa itu BPP harus melakukan secara profesiona untuk melihat Musda ini sesuai dengan AD/ART. Inikan organisasi secara vertikal.

“Jadi harusnya pembekuan untuk BPD Hipmi Sulsel dibekukan dan diambil alih oleh BPP supaya fair ini persoalan,” tegasnya.

Kata dia, tradisi Hipmi ketika Musda seharusnya semua kandidat memiliki vanue di tempat pelaksanaan. Karena ketika terjadi skorsing ada tempat istirahat.

“Bukti kesiapan AMK melaksanakan Musda di Four Point Sheraton adalah vanue yang kami bayar sendiri dan seharusnya calon di sebelah ada vanue juga di sini, ini gak ada kan, jadi memang ini seperti ada dugaan keberpihakan,” katanya.

Caketum Hipmi Sulsel, Andi Muhammad Karaka Kilat mengatakan bahwa ini merupakan Musda yang jorok dan buruk se-Indonesia, tentu bagaimana etika berorganisasi ketika ingin menentukan pemimpin tidak dilakukan secara demokratis, bagaimana mau dijalankan kalau tidak sesuai AD/ART.

“Jadi kami menolak penuh hasil Musda yang dilaksanakan bukan ditempat seharusnya. Kami minta Musda diulang dengan BPD SC, OC, yang jujur, kami meminta teman-teman BPD dan BPP untuk berlaku secara adil,” tuturnya.

Dia juga merasa ditipu terkait dipindahnya lokasi Musda karena ada tempat yang sudah disepakati bersama dan pembukaan pun dilakukan di Four Point Sheraton yang dihadiri oleh Forkopimda, Ketua BPP, dihadiri juga oleh teman-teman BPD lain dan aman-aman saja, tidak ada riak, tidak ada gesekan, tempat ini sangat kondusif dan aman.

“Sehingga alasan yang dibuat oleh panitia seakan-akan bahwa ada chaos, itu hoaks tidak terbukti,” terangnya.

Ketua BPC Hipmi Makassar, Fadel Tauphan Ansar mengatakan terus terang menyayangkan pihak BPD Sulsel. Ada kepentingan apa sampai lokasi harus berada dalam kompleks TNI.

“Di surat pemberitahuan Musda kepada BPC sangat jelas bahwa lokasi Musda di Hotel Fourpoint, kenapa harus dipindahkan lain,” ujarnya.

Selain itu, kata Fadel, dari aplikasi Hipmi Go sudah disampaikan bahwa kegiatan musda Hipmi Sulsel diadakan di Fourpoint dan juga di buku panduan yang diberikan tiap-tiap BPC.

Ketua Umum BPC HIPMI Bantaeng, Ardiansyah mengatakan bahwa apa yang diliat di Hipmi hari ini itu bukan seperti rumah lagi. Dimana secara AD/ART Hipmi ini miniatur negara tidak memperlihatkan berdemokrasi dengan baik.

“Kami keberatan dengan proses musda hari ini, kenapa karena tanpa sepengetahuan saya lokasi Musda di pindahkan, tempatnya membuat kami mental, bukan takut, hanya saja secara mental kami terganggu secar psikologi,” ucapnya.

“Jadi BPP harus mengevaluasi kembali baik panitia maupun BPD dan kita secara organisasi menolak ini,” lanjutnya menegakkan.

Sekretaris Umum BPC Hipmi Wajo, Amran mengatakan teriakan perjuangan saat ini adalah kebaikan untuk organisasi Hipmi, karena ini menjadi cerminan kedepannya.

“Kami di BPC Hipmi Wajo, kami tidak diberikan tanda ID untuk masuk di lokasi Musda, kami merasa dihianati dan kami mengharapkan hak kami untuk memilih dan dipilih dikembalikan,” katanya.

Dia mengatakan kalau ada oknum yang merecoki ini itu perlu ditanyakan kekaderannya di Hipmi Sulsel. “Kami mau Musda ulang agar semua yang memiliki hak bisa mendapatkan haknya,” tuturnya.

Sekretaris Umum BPC Hipmi Tana TorajaToraja mengatakan bahwa pihaknya
sangat kecewa dengan pemindahan lokasi Musda, padahal pihaknya sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, namun seperti ini yang didapatkan.

Dia menceritakan bahwa Ketua Umumnya mengalami berubah setelah dari Bali pertemuan, dia merasa seperti tidak dianggap.

“Ketua seperti tidak menganggap lagi pengurusnya dan rekomendasi baru yang dikeluarkan itu tidak pernah saya TTD dan saya tidak pernah saya liat, bahkan kami sudah registrasi dan membayar tetapi sampai detik ini tidak ada seragam yang kami dapatkan sesuai yang dijanjikan, dan kalau memang sudah ada registrasi dari BPC Hipmi Tanah Toraja kenapa google form nya masih di buka,” bebernya. (***)